Bicara mengenai Ekonomi, tentu kita tidak asing dengan Istilah Spin – Off. Istilah ini sendiri mengacu pada proses pemisahan unit bisnis dari perusahaan induk menjadi entitas mandiri yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan fokus. Regulasi ini di latarbelakangi dan diperkaya oleh kebutuhan memperbaiki tata kelola perusahaan serta memberikan daya saing yang lebih baik, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK.
Mengacu Dalam UU No.4 Tahun 2023, spin-off didefinisikan sebagai proses pemisahan unit usaha yang memungkinkan entitas baru berdiri mandiri dengan tata kelola yang sesuai regulasi. Regulasi ini menekankan bahwa spin-off harus dilakukan dengan tujuan memperluas akses layanan, menjaga keberlanjutan usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di sektor keuangan dan perbankan. Proses spin-off menurut undang-undang ini harus memenuhi persyaratan administratif, keuangan, dan tata kelola yang ketat. Hal ini termasuk memastikan bahwa entitas yang terbentuk memiliki modal cukup serta struktur operasional yang independen. Dengan pengawasan yang ketat, spin-off diharapkan mampu menciptakan unit usaha lebih produktif tanpa mengorbankan stabilitas sistemik, sesuai yang diamanatkan dalam UU tersebut.
Regulasi POJK No.11 Tahun 2023 ini sendiri mengatur secara rinci pelaksanaan spin-off, terutama dalam sektor jasa keuangan. Ketentuan ini mencakup prasyarat administrasi, permodalan minimum, serta tata kelola yang harus dipenuhi perusahaan sebelum melakukan pemisahan unit usaha. Tujuannya adalah untuk memastikan entitas baru yang terbentuk dapat beroperasi secara independen dan berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas sektor keuangan. Selain itu, POJK ini juga mendorong perusahaan untuk melakukan spin-off dengan tata cara yang transparan dan sesuai perencanaan bisnis yang matang. Hal ini termasuk pengawasan ketat dari OJK dalam proses penilaian kelayakan, persetujuan, hingga operasionalisasi entitas baru pasca spin-off. Dengan regulasi yang komprehensif, implementasi spin-off diharapkan dapat berjalan efektif sekaligus mendukung penguatan industri keuangan di Indonesia.
Implementasi dari Spin-Off ini terkadang memiliki dilematis dan tantangan, seperti kebutuhan akan modal besar, penyesuaian tata kelola, dan kapasitas SDM yang memadai. Tidak hanya itu, sinkronisasi dengan regulasi yang ketat seperti UU No.4 Tahun 2023 dan POJK No.11 Tahun 2023 juga menjadi kendala bagi banyak perusahaan. Namun, jika tantangan ini teratasi, spin-off dapat berjalan lancar dengan manfaat yang maksimal. Di sisi lain, spin-off juga membuka peluang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan fokus bisnis, efisiensi operasional, dan daya saing di pasar. Entitas baru hasil spin-off berpotensi menciptakan inovasi layanan yang lebih baik dan memperluas jangkauan ke sektor yang belum terlayani.
Dengan perencanaan strategis dan dukungan optimal dari pihak regulator, peluang keberlanjutan usaha melalui spin-off dapat terwujud. Hal apa aja yg perlu disiapkan perusahaan? Pertama ialah UUS perusahaan. Keuangan harus memastikan proyeksi keuangan mulai dari arus kas, dampak spin off hingga proyeksi pasca spin off. Lalu dari sisi SDM, UUS perusahaan keuangan harus memetakan kemampuan SDM dan organisasi perusahaan secara tepat, khususnya pada tahap persiapan. UUS perusahaan perlu memberi kepastian kepada SDM mengenai jabatan dan upah yang diterima setelah terjadi spin off. Disisi lain, Jaringan pemasaran yang kuat. Hal ini memungkinkan calon peserta dengan mudah mendapatkan produk keuangan syariah. Selanjutnya ialah Produk yang kompetitif dengan keuangan konvensional. Sehingga masyarakat banyak pilihan produk keuangan syariah. Lalu ada Teknologi Informasi sebagai infrastruktur yang utama dalam melayani nasabah.
Semua itu harus dipersiapkan dengan matang dukungan semua pihak, regulator, pemilik modal dan masyarakat. Unit usaha yang selama ini menopang pada induknya harus berkembang mempersiapkan semuanya yang pastinya memerlukan modal yang tidak sedikit. Pemerintah harus mendukung dengan regulasinya, apabila dipandang memberatkan perusahaan, harus segera dikaji sehingga keuangan syariah dengan mudah melakukan spin off. Pemilik Modal wajib menambah modalnya demi kelancaran proses spin off, apabila diperlukan dukungan modal yang kuat untuk pertumbuhan keuangan syariah. Pemerintah dan pemilik modal harus saling mendukung dalam sebuah kebijakan kesiapan spin off.
Sebagai tambahan, spin-off sering kali dipandang sebagai langkah untuk memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Karena entitas yang dihasilkan dari spin-off cenderung lebih ramping dan berfokus pada bisnis inti, potensi peningkatan produktivitas serta daya saing diharapkan lebih besar. Namun, pemisahan juga dapat membawa risiko tertentu, seperti kebutuhan modal yang signifikan atau kompleksitas dalam mengelola aset dan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, proses evaluasi mendalam harus dilakukan sebelum mengambil keputusan spin-off sebagai strategi bisnis. Pendekatan strategis dalam menghadapi spin-off adalah dengan kesiapan perusahaan yang didukung oleh pemahaman regulasi, perencanaan matang, serta alokasi sumber daya yang tepat. Dengan memenuhi aspek legal, tata kelola, dan permodalan, spin-off dapat menjadi peluang strategis bagi perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi usaha serta menghadirkan inovasi di pasar yang semakin kompetitif. Sementara itu, sinergi antara pihak regulator dan entitas pelaku usaha menjadi komponen penting dalam menentukan keberhasilan implementasi spin-off sesuai kerangka peraturan yang berlaku.
(Author : Eko Suryawadi, M.Si., AWP. | Praktisi dan Dosen)